Kubu Raya — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberkasan Arsip Elektronik pada Aplikasi SRIKANDI, sebuah langkah strategis untuk memperkuat penyelenggaraan kearsipan digital di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, pada (19/11/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan kearsipan merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah mampu menerapkan pengelolaan arsip elektronik secara tertib, cepat, dan aman.

Kegiatan Bimtek ini juga menghadirkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan sambutan sekaligus arahan terkait kebijakan kearsipan nasional dan perkembangan implementasi Aplikasi SRIKANDI di wilayah Kalimantan Barat. Beliau menekankan bahwa SRIKANDI sebagai aplikasi resmi pemerintah menjadi instrumen utama dalam mempercepat layanan berbasis digital serta memastikan keamanan dan autentikasi arsip secara terstandar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi tujuan pelaksanaan Bimtek, jumlah peserta, serta target peningkatan kompetensi pengelola arsip di perangkat daerah. Ia menyebutkan bahwa melalui pelatihan ini diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan praktik dalam proses pemberkasan arsip elektronik menuju terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang modern dan berkelanjutan.

Bimtek Pemberkasan Arsip Elektronik pada Aplikasi SRIKANDI ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Peserta akan mendapatkan materi terkait tata cara unggah, verifikasi, klasifikasi, hingga keamanan arsip dalam sistem SRIKANDI.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen mempercepat transformasi digital di bidang kearsipan sebagai upaya mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.